Karena itu, pada setiap pelantikan-pelantikan presiden dan wakil presiden, pihak Setjen MPR hanya menyediakan tiga kursi. Satu kursi untuk presiden, dan dua kursi lainnya untuk wakil presiden yang baru dilantik dan yang baru saja mengakhiri masa jabatannya.
Dua kursi tambahan itu baru digunakan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 1978-1983, yakni Soeharto dan Adam Malik. Pelantikan itu dihadiri Wakil Presiden periode 1977-1978 yakni Sultan Hamengku Buwono IX.
Pihak Setjen MPR membeli kursi keempat setelah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, tahun 1999.
Jadi, kursi yang akan diduduki adalah kursi yang juga diduduki oleh presiden-presiden terdahulu ketika menghadiri sidang di MPR/DPR.
"Dulu Gus Dur juga pakai kursi itu," ujar Edi.
"Kursi itu akan dipakai Jokowi bukan karena ada yang meminta, tapi MPR yang menyediakannya. Kursi tersebut memang kursi khusus presiden. Biasanya dipakai saat presiden mengikuti sidang APBN, sidang kenegaraan seperti menjelang Hari Kemerdekaan RI dan sidang sidang MPR lainnya," katanya
Rp 1 miliar
Edi mengatakan, Kesetjenan MPR tak memiliki data tentang harga tiga kursi kepresidenan yang dibeli tahun 1966. Namun ia menaksir, harga ketiga kursi tersebut bisa mencapai Rp 1 miliar per buah.
"Mungkin, ketika dibeli tahun 1966, harga ketiga kursi tersebut tergolong murah. Tapi, kalau sekarang bisa Rp 1 miliar. Sebab, kursi-kursi itu bersejarah. Tentu, banyak kolektor barang antik yang tertarik kalau barang bersejarah itu dilelang," ujarnya.
Edi menegaskan, Setjen MPR tidak melakukan pengadaan barang baru untuk mendukung acara pelantikan Jokowi dan JK. Meja dan podium yang akan digunakan oleh Jokowi ketika menandatangani Berita Acara Pelantikan dan saat berpidato, merupakan barang yang sudah lama menjadi inventaris Kesetjenan MPR.
Rencananya, Jokowi akan menyampaikan pidato perdana di hadapan 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 10 ketua umum parpol peserta Pemilu 2014, sejumlah kepala negara dan duta besar negara sahabat, seusai menandatangani Berita Acara Pelantikan.
Pihak protokoler Jokowi sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Kesetjenenan MPR untuk kelancaran pidato perdana Jokowi selaku presiden di hadapan orang-orang penting tersebut. Satu di antara permintaan yang diajukan adalah alat bantu atau pengial baca atau telepromter.
"Kami tidak punya teleprompter. Tapi, pihak protokoler Jokowi sudah menyampaikan kepada kami, bahwa Jokowi akan menggunakan telepromter," ujarnya.
Menurut Edi, pihak Setjen MPR sudah menyiapkan acara pelantikan presiden selama dua minggu terakhir. Mata acara pada pelantikan presiden mendatang di antaranya adalah menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"; pembukaan sidang paripurna oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan; pembacaan Keputusan KPU tentang Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden; penandatangan berita acara pelantikan; pidato sambutan ucapan selamat; pidato presiden terpilih dan diakhiri dengan pembacaan doa dan penutupan sidang paripurna MPR.
Demi kelancaran acara, Kesetjenan MPR akan melaksanakan gladi kotor dan bersih pembacaan sumpah/janji presiden dan wakil presiden pada Sabtu dan Minggu, 18 dan 19 Oktober 2014. Menurut Edi, pada gladi kotor, pegawai Setjen MPR menjadi pemeran pengganti Jokowi dan Jusuf Kalla, pimpinan sidang MPR dan Ketua Mahkamah Agung. Namun, lima pimpinan MPR dan Jokowi akan hadir untuk mengikuti gladi bersih. Edi menjelaskan, kehadiran Jokowi pada gladi bersih sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan atau 'gagap' pada hari-H pelantikannya.
"Yang perlu untuk beliau itu tentang gerakan-gerakannya nanti apa saja," ujarnya. Ia mengakui, ada sejumlah gerakan rumit dan sepele yang harus dilakukan oleh Jokowi pada saat pelantikannya sebagai presiden. Jika tidak dilakukan secara benar, gerakan sepele itu bisa berakibat buruk. Namun, Edi belum bersedia menjelaskan gerakan apa saja yang akan dilakukan oleh Jokowi saat pelantikan nanti.