Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menandaskan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Elektronik Indonesia belum terjamin kerahasiaannya.
Menyusul server yang menyimpan data penduduk Indonesia masih berada di
luar negeri.
"Walaupun alasan kuncinya ada di Indonesia, tetapi kalau server di luar,
faktor kemanan dan kerahasiaan tidak terjamin," kata Tjahjo Kumolo
kepada wartawan seusai membuka 'Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil
Tahun 2014' di Yogyakarta, Ahad (16/11) malam.
Karena itu, Tjahjo Kumolo memutuskan untuk menghentikan pembuatan e-KTP
hingga Desember 2014 mendatang. Penghentian ini dimaksudkan untuk
mengevaluasi dan mengecek kembali kerahasiaan data penduduk Indonesia.
Tjahjo mengaku menemukan ada jutaan e-KTP Indonesia dipalsukan yang
dicetak Cina dan Paris. "Hologram yang ada di e-KTP palsu, sah,"
katanya.
Untuk kasus ini, Tjahjo Kumolo menyerahkan pengusutannya kepada Polisi.
Menurutnya hal ini harus diusut tuntas agar jangan sampai data
kependudukan dan rahasia pemilik identitas ini yang mempunyai akses ke
bank, paspor dan lain-lain dimonitor orang lain.
Karena itu, penghentian pembuatan e-KTP dimaksudkan untuk memperbaiki
dan meningkatkan kerahasiaan identitas penduduk Indonesia. "Secara umum,
ini merupakan tanggung jawab negara, negara ya Kemendagri," tandasnya.

Quote:
"Kemendagri perlu evaluasi dan merancang strategi baru atau
perbaikan sistem e-KTP mulai 2011," ujar Tjahjo dalam keterangan
tertulisnya kepada VIVAnews.
Setidaknya, ia melanjutkan, dengan penghentian sementara proses
pembuatan e-KTP itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan evaluasi
terhadap kualitas dan kuantitas data e-KTP yang sudah dihimpun. Evaluasi
juga bisa dilakukan terhadap sistem teknologi, sistem administrasi
kependudukan, serta sistem keamanan data e-KTP. Pemerintah pun perlu
menginventarisasi ulang ketersediaan perangkat dan blanko.
Tjahjo menjelaskan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dan e-KTP yang berbeda melahirkan dua database atau basis data
yang terpisah. Basis data SIAK adalah data operasional administrasi
di daerah. Sedangkan basis data e-KTP merupakan data awal dan hanya
sekali update.
Aplikasi ini indikasinya masih dikelola oleh pengembang dari luar negeri.
"Pengembangan aplikasi dilakukan secara remote dari luar sehingga
muncul potensi data kependudukan diambil pihak yang tidak berhak," kata
Tjahjo.
|
E-KTP, Untungkan Intelijen AS
Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.
Namun pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP ala Indonesia tidak akan dapat
ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan
melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga
Sandi Negara.
Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika
penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara? Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik dalam kaitan dengan e
-KTP adalah
keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam
sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System)
dalam proyek e-KTP di Indonesia. Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan
e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal.
Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi
pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender
(pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan. L-1
IDENTITY SOLUTIONS TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati
keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution
Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks
kolusi proyek tapi keamanan nasional.
L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi
kredibilitas meragukan. L-1, yang berbasis di Stamford, Connecticut, AS,
adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang
berdiri pada Agustus 2006 ini mengambil spesialisasi dalam bidang
teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA).
L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen. Pendapatan
L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011.
Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1
sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang
diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011. L-1
menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam
proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian
memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah
mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal
Prancis, pada Juli 2011. Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak
perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas.
Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya.
Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang
seharusnya membuat kita tidak nyaman. L-1 mencatat nama George Tenet,
mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur.
Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami
tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat
kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu
kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang
kemudian berujung pada invasi Irak 2003. Quote: Ada nama lain, seperti
Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari
komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan
Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri
(2003-2005). Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah
menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa
pemerintahan Bill Clinton.
Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu
pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.
Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains
Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer
AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan P
Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001). Safran Morpho,
pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur
kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan
Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat
strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act,
undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI
terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga
pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning)
(teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan
permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan
kemaluan.
Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).
Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan
potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun,
kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah
seharusnya menjadi perhatian.
Quote:
|
Quote: ...kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman
Sam sudah seharusnya menjadi perhatian... Di AS sendiri, muncul gerakan
publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam
e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil
membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang
disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik
Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions
sebagai vendor dan konsultan.
|
Quote:
Pakar: Kalau Server E-KTP di Negara Lain, Sama Saja Jual Seluruh Data Bangsa kepada Pihak Asing
Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Deddy Syafwan,
menyesalkan server basis data kartu tanda penduduk elektronik atau
E-KTP seluruh penduduk Indonesia ternyata berada di luar negeri.
"Pada awalnya, saya kira server-nya ada di Indonesia, tetapi ternyata di
Belanda. Jika demikian, maka ada kepentingan luar yang bermain pada
E-KTP ini," ujar Deddy di Jakarta, Minggu (16/11/2014), seperti dikutip
Antara.
Data E-KTP, kata dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia,
meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum
terdata.
"Dengan dasar apa pun, kalau server-nya berada di negara lain, sama saja menjual seluruh data bangsa ini ke (pihak) asing," ucapnya.
Data kependudukan adalah data dasar terpenting di sebuah negara. Data
tersebut terkait kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor induk
kependudukan, dan yang terpenting, sidik jari.
"Semua ini adalah data prinsipiil kita. Buat apa kita hidup, kalau
kerahasiaan data kita sudah tidak ada? Pihak asing akan sangat mudah
memetakan kondisi demografi kita, dan yang terpenting E-KTP sudah tidak
aman lagi," ujar dia.
Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri begitu mudah menaruh
server-nya di Belanda. Padahal, di dalam negeri banyak lokasi yang aman
untuk server.